Ketika Makanan Rakyat Pun Harus Impor (Red:Lele) dari Malaysia

Problem terbesar bagi petani lele adalah harga pakan yang mahal dan harga jual yang murah.

Asep tidak bisa terima dengan kebijakan pemerintah mengimpor lele dari Malaysia. Meski impor itu ditujukan untuk kawasan Kepulauan Riau, sementara Asep berdomisili di Parung, Jawa Barat, dia tetap merasa jengkel dan marah ketika mendengar berita bahwa impor lele dari Malaysia sekitar 60 ton per tahun.

Berita itu dia ketahui dari media massa yang mengungkapkan impor ikan lele dilakukan, karena harga lele yang dipasok dari Pulau Jawa ke Provinsi Kepulauan Riau lebih mahal dibandingkan dengan pasokan dari Malaysia.

Ini seperti yang diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba, berdasarkan temuan hasil kunjungan kerja Komite II DPD ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

"Kenapa nggak memberdayakan petani dalam negeri saja? Itu kan sama saja membunuh petani lele," ujar Asep (34) kepada SH, Jumat (7/9). Siang yang panas tidak dihiraukannya. Pria yang masih hidup membujang ini tetap meladeni pertanyaan SH sambil menyablon baju kaus pesanan.

Gelar sarjana komunikasi ditinggalkannya karena dia kini lebih tertarik dengan dunia bisnis. Namun di saat musim kemarau macam sekarang, bisnis perikanan ditinggalkannya untuk sementara waktu dan beralih menjadi penyablon baju kaus, poster, dan lain-lain. Sementara petani-petani ikan lain di kawasan Parung yang kurang berpendidikan kebanyakan beralih pekerjaan menjadi kuli proyek.

Para petani kecil dan sarjana seperti Asep akan kembali menjadi petani ikan setelah hujan mulai membasahi lahan mereka di Desa Poktua, Kecamatan Kemang, Parung, Bogor, Jawa Barat. Asep memilih menjadi petani ikan khususnya lele, karena pada awalnya mengira penghasilannya besar.

Sebelumnya ketika sedang survei untuk memulai usaha secara mandiri, dia melihat banyak orang yang memelihara lele dan banyak pula warung pecel lele di pinggir jalan, malah ada pula rumah makan lele yang laris manis.

Dia juga memilih lokasi usaha di Parung karena Parung menjadi daerah sentra produksi berbagai jenis ikan, seperti lele, gurami, nila, mas, dan patin. Untuk lele saja, di seluruh Parung bisa menyediakan sekitar 5 ton lele per hari. Angka 5 ton itu diperoleh SH dari Acong, pedagang pengumpul ikan di Parung. Di dunia perikanan dikenal istilah petani ikan, lalu pedagang perantara, serta pedagang pengumpul.

Petani biasanya menjual ikan hasil produksinya kepada pedagang perantara atau ada yang menyebutnya tengkulak.

Kemudian pedagang perantara menjualnya lagi ke pedagang pengumpul atau pengepul semacam Acong. Asep tak tahu apakah lele hasil produksinya termasuk yang akhirnya dibeli oleh Acong. "Saya hanya tahu lele saya dibeli murah oleh tengkulak," ujar Asep sambil mengusap wajahnya.

Banyak Kendala

Setelah menjalani pekerjaan sebagai petani lele, ternyata antara teori yang dipelajarinya dari buku-buku dan belajar secara langsung dari petani ikan dengan kenyataan jauh berbeda.

Secara teori, lele memang sudah bisa dipanen setelah umurnya 60 hari. Tapi ternyata harga pakannya mahal. Untuk 1 kilogram pelet harganya sudah sekitar Rp 7.000.

Asep memang sudah mencoba mengganti pelet dengan pakan alternatif, seperti usus ayam yang harganya hanya Rp 2.000 per kilogram, serta nasi sisa atau nasi bekas dari restoran-restoran yang bisa diperoleh secara gratis.

Tapi nyatanya dengan pakan alternatif itu, saat ditimbang berat badan lele lebih ringan dibandingkan dengan jika makan pelet. Selisihnya bisa sekitar 30 persen.

Problem lain muncul kalau terlambat memberi makan lele. Karena jika kelaparan lele yang kecil akan dimakan oleh lele yang besar. Ini sesuai dengan sifat lele yang kanibal. Persoalan masih bertambah, karena harga jual lele murah. Satu kilogram lele dijual Rp 12.000, berisi 7-8 ekor. Ini sangat tidak sesuai dengan FCR ikan lele.

Menurut Asep, FCR atau Food Coeficient Ratio adalah perbandingan antara 1 kilogram pakan dengan 1 kilogram daging lele adalah 2:1.

"Makanya nggak akan bisa untung, karena 2 kilogram pakan hanya menghasilkan 1 kilogram daging. Kalau 1 kilogram pakan harganya Rp 7.000 maka untuk 2 kilogram harganya Rp 14.000, padahal ini hanya menghasilkan 1 kilogram daging yang harganya cuma Rp 12.000. Lha mana bisa untung?!" ujarnya.

Belum lagi ongkos tenaga kerja, harga obat-obatan untuk lele, dan ongkos pemeliharaan kolam misalnya galengan jebol, pipa pralon pecah, dan menggali tanah untuk memperdalam kolam ikan setiap kali setelah panen. "Apalagi saat ini tak ada air, gimana lele bisa hidup?" Asep menambahkan.

Matanya menerawang ke langit saat mengatakan, "Kekeringan kan tidak hanya sekali ini terjadi tapi sudah berkali-kali. Kenapa pemerintah tidak juga memperbaiki saluran irigasi?"

“Coba saja lihat, kalau irigasi lancar dan harga pakan murah, pasti pemerintah tak perlu impor lele. Lha kalau pemerintah impor lele, bagaimana saya bisa jualan?” sambung Asep.

Setahu Asep, berdasarkan berita yang dia dapat dari media massa, harga impor lele lebih murah daripada harga lokal. Ini dinilainya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah tidak pro rakyat tapi pro importir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan mahalnya ikan di beberapa wilayah disebabkan oleh masalah distribusi dan beberapa wilayah tidak cocok untuk budi daya ikan termasuk lele.

Kata menteri, pihaknya baru saja menghentikan kegiatan impor empat perusahan di Jakarta karena telah memasukkan lele konsumsi dari luar negeri.

Petani terpelajar seperti Asep tak mau tahu apakah pemerintah serius menghentikan impor lele. Yang dia tahu, ia dan para petani ikan lainnya semakin hidup kembang-kempis. Kalau kendala yang dia hadapi dibiarkan terus terjadi maka petani ikan bisa jadi tidak mau memproduksi lele lagi.

Sementara mencari pekerjaan lain sebagai gantinya tidaklah mudah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana akibatnya nanti. Jangan sampai kejahatan merajalela, karena desakan kebutuhan perut tak bisa ditahan-tahan.

Sumber : Sinar Harapan